PMII Bojonegoro Nilai DPRD Tak Layak Terima Kenaikan Tunjangan

- Editorial Team

Jumat, 29 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bojonegorotoday.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menolak keras terhadap kenaikan tunjangan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro. PMII menganggap, perwakilan rakyat tersebut belum layak mendapatkan.

Ketua Cabang PMII Bojonegoro, M Nur Hayan mengatakan, DPRD Bojonegoro belum layak mendapatkan kenaikan tunjangan, sebab bisa dilihat dari bagaimana kinerja DPRD saat ini. Bisa dikatakan, periode DPRD saat ini masih sangat minim prestasi.

“Hal ini bisa dilihat dari sudah berapa Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang dibuat oleh DPRD sekarang, yang seharusnya diperuntukan untuk menjawab permasalahan masyarakat,” katanya kepada bojonegorotoday.com (BToday), Jumat (29/05/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain belum ada Perda inisiatif, DPRD juga dinilai minim pengawalan terhadap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, seperti halnya progam Kartu Petani Mandiri (KPM) yang seharusnya membutuhkan pengawalan dari para anggota dewan.

Baca Juga :  Pemkab Bojonegoro bakal Gelontor Puluhan Miliar untuk Penanganan Covid-19

Namun, dalam hal ini DPRD terkesan tidak ada peran dalam pengawalan dan pengawasan terhadap berlangsungnya program tersebut. “Harusnya DPRD memberikan pengawalan dan pengawasan terhadap progam unggulan dari Pemkab, bukan malah cenderung diam,” lanjut Hayan.

Dengan melihat beberapa hal tersebut, PMII Bojonegoro berharap kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Bojonegoro ini dapat di evaluasi kembali.

PMII khawatir kenaikan dana tunjangan DPRD yang sekian besar tersebut, tidak memberi manfaat terhadap produktifitas kinerja DPRD dalam mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bahkan, justru malah menjadikan DPRD kian tidak kritis dari sebelumnya.

“Saya berharap ini dievalusi kembali, apalagi momentum juga kurang pas, lantaran masih Pandemi Covid-19 dan saat ini masyarakat sedang kesusahan di tengah Pandemi Covid-19, dampak ekonomi sangat terasa,” tegas Ketua Cabang PMII Bojonegoro tersebut.

Baca Juga :  Videoconference, DPRD Bojonegoro Kaji LKPJ Bupati 2019

Dijelaskan, semula besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp 8.334.700. Sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD Rp 11.640.500, dan Ketua DPRD sebesar Rp 15.618.200. Lalu, untuk besaran tunjangan transportasi sebesar Rp 6 juta.

Namun dalam Perbub yang baru ditetapkan Bupati dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2020 telah dinaikkan. Untuk jatah Ketua DPRD menjadi Rp 20,3 kuta; Wakil Ketua DPRD Rp 15,2 juta; dan Anggota DPRD Rp 10 juta. Begitu pula tunjangan transportasi naik menjadi Rp 8,250 juta. (mil/yud)

Berita Terkait

DPRD Apresiasi Raihan Penghargaan Pemkab Bojonegoro dari Kemendagri
Ketua DPRD Apresiasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bojonegoro
Bupati Bojonegoro Hadiri Sidang Paripurna PAW Ketua DPRD
13 Partai Politik di Bojonegoro Terima Banpol
Natasha Devianti Tegaskan Komitmen Mengawal Masalah Stunting
Banteng Merah Putih Geruduk Kantor DPRD Bojonegoro
Komisi C Dukung Dinas Pendidikan Gelar Sekolah Tatap Muka 100 Persen
Eksekutif dan Legislatif Samakan Persepsi Arah Kebijakan 2021

Berita Terkait

Jumat, 3 Juni 2022 - 19:35 WIB

DPRD Apresiasi Raihan Penghargaan Pemkab Bojonegoro dari Kemendagri

Jumat, 4 Februari 2022 - 10:12 WIB

Ketua DPRD Apresiasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bojonegoro

Rabu, 2 Februari 2022 - 07:57 WIB

Bupati Bojonegoro Hadiri Sidang Paripurna PAW Ketua DPRD

Kamis, 14 Oktober 2021 - 14:54 WIB

13 Partai Politik di Bojonegoro Terima Banpol

Senin, 31 Mei 2021 - 14:31 WIB

Natasha Devianti Tegaskan Komitmen Mengawal Masalah Stunting

Jumat, 21 Mei 2021 - 03:59 WIB

Banteng Merah Putih Geruduk Kantor DPRD Bojonegoro

Selasa, 20 April 2021 - 05:12 WIB

Komisi C Dukung Dinas Pendidikan Gelar Sekolah Tatap Muka 100 Persen

Rabu, 7 April 2021 - 03:04 WIB

Eksekutif dan Legislatif Samakan Persepsi Arah Kebijakan 2021

Berita Terbaru

Pesemaian padi berumur satu bulan ini terlihat menguning bahkan pucuk daunnya sudah kecoklatan dan mengering. (FOTO : HANIF AZHAR)

Pertanian

Pesemaian Padi Mengering, Petani Kepohbaru Terancam Gagal Tanam

Kamis, 21 Des 2023 - 04:12 WIB

Daerah

Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro, Satu Jiwa Tolak Korupsi

Selasa, 14 Nov 2023 - 02:05 WIB