bojonegorotoday.com – Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama TAPD membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 diruang Paripurna DRPD setempat, Rabu (15/07/2020).
Rapat Kerja tersebut di Pimpin Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin (Fraksi PKB), Sukur Priyanto (Fraksi Demokrat) dan Wawan Kurniyanto (Fraksi Gerindra).
Substansi rapat kerja tersebut memberikan masukan, saran dan catatan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Apa yang menjadi masukan, saran dan catatan dari masing-masing Anggota Banggar atau Fraksi, diharapkan menjadi evaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Nurul Azizah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Diantarnya, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar Rp 561 miliar lebih.
“Sementara, target PAD tahun 2019 sebesar Rp 530 miliar lebih. Sehingga, realisasi PAD melebihi target yakni 105,81 persen,” kata Ketua TAPD.
Sesuai laporan realisasi, lanjut Nurul, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dari ditarget yang ditentukan sebesar Rp 5,9 Miliar. Namun hanya teralisasi Rp 3,5 Miliar atau terealisasi 89 persen.
Ketua TAPD juga menyampaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya dan dari provinsi dihadapan pimpinan dewan dan banggar.
“Kalau dari disi pendapatan secara akumulasi total dari target 5,5 triliun terealisasi 93 persen yaitu sebesar 4,7 triliun. Khusus untuk PAD terealisasi 105,81 persen,” ungkapnya.
Sisi belanja diantaranya, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja belanja subsisi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi dari pagu anggaran sebesar Rp 5,9 triliun terealisasi hanya 57 persen yakni Rp 3,4 triliun.
Kemudian, belanja modal dari pagu anggaran sebesar Rp 1,9 triliun direalisasikan 68,38 persen yakni Rp 1,3 triliun. Terdiri dari modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
“Lalu, belanja tak terduga (BTT) dari pagu anggaran Rp 1,3 triliun hanya terealisasi 0,05 persen yakni sebesar Rp 632 juta,” kata perempuan yang menjabat Sekda Bojonegoro ini.
Setelah Ketua TAPD menyampaikan laporan tersebut, masing-masing Anggota Banggar yang hadir diminta pendapat, saran, masukan dan catatan. Masing-masing anggota banggar memberikan masukan sesui hasil evaluasi dari masing-masing Fraksi anggota banggar tersebut.
Ahmad Sunjani, Anggota Banggar dari Fraksi PKB menanyakan sejauhmana visi misi Bupati dan Wakil Kabupaten Bojonegoro terealisasi. Dari 17 program janji politik Bupati dan Wakil Bupati tersebut apa saja yang terealisasi. Namun, dari Tim TAPD memohon waktu untuk memberi laporan tersebut.
Selain itu, Ahmad Sunjani juga sepakat supaya PAD Kabupaten Bojonegoro terus digenjot. “Kedepan, untuk PAD nya supaya ditingktkan,” ucap pria yang juga Ketua Fraksi PKB ini.
Lasuri dari Fraksi PAN menilai, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019 masih cukup besar yakni sebesat Rp 2,2 triliun lebih. Pihaknya juga mendorong Pemkab Bojonegoro untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD untuk dimaksimalkan.
Sementara itu, catatan kritis dari Mochasin Afan dari Fraksi Demokrat adalah terkait proses tender yang dinilai direkayasa alias tidak fer. Padalah proses tersebut harus transparan dan akuntabel. “Ada indikasi direkayasa untuk memenangkan satu perusahaan tertentu,” ucap Afan. (mil/yud)
