BOJONEGORO – Ekonomi Hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, perlu memerlukan persiapan regulasi pendukung, serta pemahaman para pelaku ekonomi.
Karena itu, dalam rangka mendapat gambaran desain dan roadmap implementasi ekonomi hijau maka Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD Desain Implementasi Ekonomi Hijau Kabupaten Bojonegoro dengan Narasumber oleh Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ,Ph.D (Direktur Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas) dan Etjih Tasriah (Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik) pada Senin (29/03/2021).
Acara yang berlangsung di Ruang Productive Lantai 6 Pemkab Bojonegoro tersebut di buka oleh Bupati Bojonegoro melalui virtual dan diikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD.
Kemudian, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, serta ADM Perhutani Bojonegoro dan Padangan.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Mokhamad Anwar Mukhtadlo mengatakan, tujuan FGD ini dalam rangka mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah.
Pembangunan tersebut dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menyadari akan potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki.
Lalu, lanjut Kepala Bappeda, efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiasi menata perencanaan pembangunan berkelanjutan.
“Memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru ‘Build Back Better’ melalui implementasi Ekonomi Hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, secara teritorial bahwa kabupaten Bojonegoro 40% adalah wilayah kehutanan, tentunya banyak potensi – potensi perkebunan dan pertanian, selain 40% wilayah kehutanan Bojonegoro memiliki produksi minyak Nasional 30%.
Terkait menuju ekonomi hijau, tentu Kabupaten Bojonegoro dengan 30% migas pihaknya tidak ingin menjadi suatu rul kesalahan. Sehingga jauh-jauh hari akan menerapkan ekonomi hijau karena menyadari bahwa tidak dapat bergantung pada migas yang tidak dapat terbarukan.
Bojonegoro yang memiliki potensi sumber air dari bengawan solo, namun yang berdampingan dengan migas suatu ketika jika kekurangan air atau hujan terlambat maka Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut disupport sehingga petani dapat tercukupi ketersediaan air secara maksimal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat mendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami berharap gagasan ekonomi hijau dapat memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam membangun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan,” pungkasnya. (adv)
