BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengajak seluruh SKPD untuk mengelola anggaran yang lebih efisien. Sebab, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) bukan hal tabu. Poin tersebut disampaikan dalam Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (17/08/2021) di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Bupati Anna menjelaskan, undang-undang masih memperbolehkan adanya Silpa. Sebab, daripada silpa terserap dengan kondisi yang tidak produktif, akan lebih baik jika untuk tabungan. Tabungan tersebut bukan berarti untuk kepentingan seseorang, tapi untuk dikelola berikutnya.
“Sebab kita tidak tahu sampai kapan pandemi berpengaruh terhadap ekonomi. Untuk itu mari kita kelola anggaran yang efektif. Anggaran yang ouput-nya jadi, mulai kita tata anggaran-anggaran yang memang lebih efisien dan produktif,” ujar Bupati Anna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih dalam sambutannya, ada hikmah yang dapat dipetik dalam masa pandemi ini. Persatuan, kesatuan, dan kekompakan dalam mengusir musuh-musuh kita yaitu pandemi. Terlebih lagi Upacara 17 Agustus diperingati di tengah-tengah Covid-19. Namun yang lebih penting, makna nilai-nilai Hari Kemerdekaan inilah yang tidak boleh luntur.
“Kemarin kita dengarkan pidato presiden nota keuangan R-APBN 2022 total APBN Indonesia kurang lebih hampir Rp 2.708 triliun, Rp 1.938 triliun digunakan untuk belanja pusat. Kemudian Rp 770,4 triliun adalah belanja daerah atau dana dekosentrasi,” kata Bupati.
“Tentunya ini bertumpu pada adanya undang-undang pemerintahan desa yang sudah terbit, sehingga pembangunan bertolak dari bawah ke atas dan di atas membuat regulasinya,” sambung Bupati.
Melewati musrenbangkab dan sebagainya, ada dua pendekatan untuk kebijakan, yakni top-down dan bottom up. Sehingga kebijakan tercipta melalui sinergitas pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan provinsi maupun pusat menjadi satu kesatuan gerak langkah. Lalu terciptalah ekuilibrasi atau keseimbangan antara dua pendekatan kebijakan tersebut.
“Oleh sebab itu, kami juga di dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam menyikapi R-APBN 2022 tersebut, juga akan menyelaraskan terhadap program pemerintah yaitu penguatan salah satunya di sektor kesehatan. Pemkab Bojonegoro terus menopang untuk kebijakan-kebijakan di dalam mengatasi pandemi,” tutur Bupati.
Poin berikutnya, lanjut Bupati Anna,terkait tata penataan strukturisasi birokrasi. Birokrasi yang makin sehat, energik, produktif di dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebab birokrasi adalah tonggak sumber daya manusia di dalam tata laksana pemerintahan negara Indonesia termasuk juga di Bojonegoro.
Lalu terakhir, menyiapkan SDM berkualitas karena tantangan ke depan birokrasi sudah jelas nyata. Bupati berpesan, mari bekerja bersama, membangun kekompakan, dan mengelola tata kelola kepemerintahan menjadi good government yang akuntabel dan transparansi. (din/mil)
