BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Muawanah secara langsung memimpin pemaparan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal (SAKIP) secara virtual, Selasa (07/09/2021). Pelaksanaan evaluasi dilakukan bersama dengan evaluator Kemenpan RB.
Acara tersebut dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Mengawali paparannya, Bupati Anna Muawanah menyampaikan visi yang diusung Kabupaten Bojonegoro yakni menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan ini juga disampaikan capaian kinerja tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro di saat pandemi dengan jumlah penduduk total 1.339.100 jiwa, tidak terlalu terdegradasi dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur yakni di angka -0,4 (dengan migas) serta -1,09 (tanpa migas).
Dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), indeks pembangunan manusia Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 di angka 69,04 atau naik 0,29 dari tahun sebelumnya. Di bidang insfrastuktur, juga terdapat capaian yang luar biasa baik insfrastruktur jalan dan jembatan.
Bupati Bojonegoro yang didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur serta kepala perangkat daerah terkait, memaparkan progres hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 mendapat nilai 68,09 dengan predikat “B” serta indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 58,30 dengan predikat “CC”.
Dengan hasil evaluasi ini, Bupati Anna Muawanah terus memacu peningkatan kinerja dan berusaha memenuhi rekomendasi – rekomendasi dari evaluator.
“Untuk SAKIP salah satunya adalah pembangunan aplikasi SAKIP. Saat ini kami telah membangun dan menggunakan aplikasi SI-AKIP. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi tindaklanjut rekomendasi salah satunya adalah ada 15 (lima belas) SKPD yang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan target WBK Tahun 2022, tentu pada tahun-tahun mendatang akan meningkat jumlah OPD yang mendeklarasikan dan mencanangkan Zona Integritas (ZI),” kata Bupati.
Dalam hal reformasi birokrasi, Bupati Anna Muawanah mengungkapkan, saat ini telah melakukan perbaikan yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan penganggaran yang semakin efisien. Dengan program penyederhanaan birokrasi melalui perampingan organisasi, penyederhanaan SOTK dan usulan penyetaraan jabatan struktural ke Jabatan Fungsional.
Selain itu, pada pelayanan publik juga semakin membaik. Seperti banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SKPD pelayanan. Salah satunya Mall Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan oleh Menteri PANRB tahun ini.
Selain itu inovasi-inovasi yang terus dikembangkan yakni Layanan Satu Data Bojonegoro, Program Petani Mandiri, Kartu Pedagang Produktif, Universal Health Coverage (UHC).
Tentunya dari evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Bupati berharap, dengan tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi tim evaluator yang sudah dilakukan untuk tahun 2021 ada peningkatan nilai dalam predikat SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.
“Kami dengan seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terus berbenah, meningkatkan kinerja, belajar dari kekurangan yang ada. Guna semakin meningkatkan manajemen kinerja untuk mendapatkan kinerja yang semakin baik,” ucap Bupati.
“Kepada KemenpanRB kami mohon bantuan dan bimbingan agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar nilai di atas kertas dan tidak hanya program terobosan sudah dilaksanakan, namun keterbatasan administrasi sehingga belum terlihat kerja kita dalam tertib administrasi,” pungkasnya. (din/mil)
