BOJONEGORO – Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Bojonegoro dikukuhkan di Pendopo Pemkab pada Selasa (08/02/2022). Keberadaan FKPP diharapkan bisa meningkatkan sinergisitas dengan Pemkab Bojonegoro.
Pengurus FKPP dikukuhkan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro. Hadir dalam acara pengukuhan FKPP, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Lukito, Perwakilan Kodim 0813, Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri.
Menurut Ketua FKPP Bojonegoro, Ustadz Mangku Alam, FKPP ini sebagai bentuk wadah bagi para pondok pesantren untuk saling belajar dan mengadopsi program-program yang dianggap baik dan membawa kemajuan dalam pondok pesantren.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Bojonegoro terdapat kurang lebih 312 pondok pesantren. Namun hanya sekitar 100 lebih yang mempunyai izin,” katanya.
Ustadz Mangku Alam menjelaskan, bahwa dengan adanya FKPP ini diharapkan lebih terorganisir dan mempermudah kita dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan pondok pesantren yang ada di Bojonegoro.
Terlebih fungsi pendidikan pesantren melalui amanat undng-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
“Kami mohon doa, dukungan dan kerjasamanya dalam mengemban tugas untuk mewujudkan kemaslahatan pondok pesantren serta menjadikan Bojonegoro baldatun toyyibatun,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Bojonegoro, Munir menyampaikan, terdapat 5 kunci dalam menjadikan pondok pesantren agar senantiasa eksis dan mempunyai kapasitas yang hebat dan bermartabat. Yakni paling utama adalah kemauan.
“Semua hal yang dilakukan dengan kemauan yang kuat akan tercapai,” ujarnya.
Kunci yang kedua adalah kemampuan karena kemampuan tercipta adanya kemauan yang kuat. Dan ketiga adalah kekompakan, yakni sinergitas antara pondok pesantren dengan kementerian agama dan pemerintah daerah.
“Sinergitas melalui program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pondok pesantren,” ucap Munir.
Kunci yang keempat adalah keseimbangan di mana ponpes mampu memprioritaskan dan melaksanakan program yang telah ditentukan. Sedang kunci yang terakhir adalah keikhlasan.
Tak lupa Munir juga mengajak seluruh pondok pesantren untuk mengawal moderasi beragama, dan sebagai salah satu benteng dlaam penguat NKRI dan nilai keimanan.
Kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito, menambahkan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan pondok pesantren dan kementerian agama melalui program keagamaan.
“Salah satunya melalui program bantuan insentif ustad/ustadzah madrasah diniah dan masih banyak program lainya sebagai penunjang kesejahteraan di sektor keagamaan,” tambahnya. (din)
