Puan Sebut Tolak Ukur Program Legislasi Berdasarkan Kualitas, Pengamat : Sepakat

- Editorial Team

Kamis, 28 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NASIONAL – Undang Undang yang baik adalah yang berguna bagi bangsa dan negara, terkhusus berdampak langsung pada masyarakatnya. Salah satu contoh UU yang melibatkan masyarakat dan berdampak adalah UU TPKS.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti senior BRIN Siti Zuhro menanggapi pernyataan Ketua DPR Puan Maharani terkait dengan kinerja legislasi para wakil rakyat di senayan.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPR-RI Puan Maharani meminta kepada anggota legislatif agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan, namun dari kualitasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proses pembuatan UU di masa kepemimpinannya di DPR, tutur Puan, lebih difokuskan pada mekanisme yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat.

Baca Juga :  Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng Perlu Diperkuat

“Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat,” tutur Puan.

Siti menegaskan, bahwa untuk membuat undang-undang yang berkualitas tentunya lebih banyak lagi melibatkan masyarakat sipil, sehingga aspirasi yang diserap lebih komprehensif dan berdampak bagi rakyat.

“Produk legislasi ini akan dieksekusi sebagai keputusan politik. Ketika dieksekusi oleh eksekutif yang menerima dampaknya adalah rakyat,” kata Siti Zuhro.

“Harus ada perumusan yang betul betul sampai ada konsultasi publik yang gayeng, betul enggak pasal ini ayat ini akan berdampak positif terhadap negara bangsa terutama,” tambahnya.

Sebaliknya, UU yang dikerjakan terkesan terburu-buru, dan akhirnya memicu polemik di masyarakat, contohnya UU IKN.

Baca Juga :  Puan Maharani Resmikan Sambungan Air Bersih, Didoakan Warga Jadi Presiden

“Tidak ada masalah dengan pindah ibukota, kan rencana bagus. Tetapi pindahnya bagaimana, itu yang perlu dibicarakan. Meski sudah mengundang puluhan pakar dalam FGD tidak menjamin rakyat setuju,” tandas Siti.

UU TPKS

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengungkapkan kuantitas produk perundangan memang selalu menjadi sorotan kinerja legislasi DPR. “Tentu beban legislasi itu selalu menjadi sorotan DPR ya kuantitas, tapi hari ini, periode ini, sangat produktif, cukup banyak,” ujar Willy.

Berdasarkan data dari laman dpr.go.id (27/4), kinerja legislasi pada tahun prioritas 2022 mencatatkan 9 RUU yang sudah selesai termasuk RUU TPKS yang sudah disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kemudian masih ada 11 RUU dalam tahap pembahasan, 9 RUU berstatus terdaftar, 3 RUU dalam tahap penyusunan, 6 RUU dalam tahap harmonisasi, dan 2 RUU dalam tahap penetapan usul.

Baca Juga :  Bupati Bojonegoro Pimpin Upacara HUT RI Ke 76

Tetapi, lanjut Willy, UU TPKS termasuk cepat dalam pembahasan sekaligus tidak meninggalkan substansi. Dalam waktu 8 hari, RUU itu selesai ditingkat pembahasan.

Pertama adalah kesamaan kehendak politik dari DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU tersebut. Kedua, partisipasi dan dukungan dari elemen masyarakat yang terus mengalir. Dalam proses penyusunannya, DPR dan pemerintah juga melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil.

“Political will DPR dan pemerintah memiliki frekuensi yang sama, ditambah partisipasi publik yang begitu intensif. Dan DPR yang terbuka, sidangnya terbuka semua. Gak ada yang diumpet-umpetkan,” terangnya.(*)

Berita Terkait

Jelang Musim Tanam, Petani Lebih Suka Benih Inpari 32
Ini Isi Surat Edaran THR Keagamaan Tahun 2023, Buruh Wajib Tahu
Kualitas Kinerja Puan Maharani Dongkrak Elektabilitas
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Tak Ribet Soal Aturan
Autokritik Puan Maharani dalam Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR
Prinsip Kerja Untuk Rakyat, Elektabilitas Puan Kian Mantap
Sambut Pemilu 2024, Puan Maharani Semangati Kader PDIP Jawa Tengah
Mudik Lebaran Dinilai Mampu Menyegarkan Pekonomian Rakyat

Berita Terkait

Minggu, 5 November 2023 - 05:16 WIB

Jelang Musim Tanam, Petani Lebih Suka Benih Inpari 32

Selasa, 28 Maret 2023 - 16:24 WIB

Ini Isi Surat Edaran THR Keagamaan Tahun 2023, Buruh Wajib Tahu

Sabtu, 30 April 2022 - 07:53 WIB

Kualitas Kinerja Puan Maharani Dongkrak Elektabilitas

Sabtu, 30 April 2022 - 07:08 WIB

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Tak Ribet Soal Aturan

Sabtu, 30 April 2022 - 06:58 WIB

Autokritik Puan Maharani dalam Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR

Kamis, 28 April 2022 - 21:23 WIB

Prinsip Kerja Untuk Rakyat, Elektabilitas Puan Kian Mantap

Kamis, 28 April 2022 - 21:04 WIB

Sambut Pemilu 2024, Puan Maharani Semangati Kader PDIP Jawa Tengah

Kamis, 28 April 2022 - 16:39 WIB

Puan Sebut Tolak Ukur Program Legislasi Berdasarkan Kualitas, Pengamat : Sepakat

Berita Terbaru

Pesemaian padi berumur satu bulan ini terlihat menguning bahkan pucuk daunnya sudah kecoklatan dan mengering. (FOTO : HANIF AZHAR)

Pertanian

Pesemaian Padi Mengering, Petani Kepohbaru Terancam Gagal Tanam

Kamis, 21 Des 2023 - 04:12 WIB

Daerah

Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro, Satu Jiwa Tolak Korupsi

Selasa, 14 Nov 2023 - 02:05 WIB