BOJONEGORO – Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar rapat penguatan strategi penanganan kemiskinan di dengan meluncurkan penetapan data mandiri kemiskinan daerah (Damisda).
Peluncuran Damisda ini sebagai upaya penanganan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan dilaksanakan diruang Angling Darma, Kamis (10/11/2022). Hal ini dilakukan sebagai penegasan komitmen pemkab untuk penurunkan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bojonegoro.
Adapun tujuan kegiatan adalah Sebagai penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data mandiri kemiskinan daerah, penyampaian informasi penetapan data kemiskinan kepada berbagai pihak, baik perangkat daerah, akademis, media dan dunia usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, menyampaikan Damisda dibuat dalam rangka pensasaran program penanganan kemiskinan agar lebih terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.
Adapun tujuan kegiatan rapat penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data mandiri kemiskinan daerah diantaranya, Pertama penyampaian informasi data mandiri kemiskinan daerah sebagai basis data dalam intervensi program penanganan kemiskinan khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, kedua terwujudnya program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.
“Ketiga mewujudkan Sinergitas dalam penanganan kemiskinan bagi semua stakeholder,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Anwar Mukhtadlo juga menyampaikan kendala terkait belum tersedianya data yang lengkap, akurat dan mudah diakses serta diperbaharui secara berkala.
“Guna mengatasi kendala tersebut Pemkab Bojonegoro membuat terobosan dengan melibatkan seluruh desa dan kelurahan melakukan pendataan mandiri dengan metode sensus,” terangnya .
“Dalam proses penampilan Pemkab Bojonegoro juga bekerjasama dengan BPS sebagai pembina data statistik daerah untuk menyusun semua pendataan dan menampilkan bobot masing masing indikator, sehingga sistem dapat menampilkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi real yang ada dilapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah, menyampaikan isu kemiskinan merupakan prioritas di semua pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.
Tantangannya adalah terletak pada data. Dimana dibutuhkan data yang valid terukur dan akuntabel sehingga bisa dengan tepat dipakai sebagai pensasaran program.
“Pemkab Bojonegoro berkomitmen bahwa untuk penanganan kemiskinan menjadi isu utama yang harus segara ditangani, didalamnya termasuk target Presiden yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.
Untuk itu pihak mendorong agar verifikasi dan validasi data yang ada dilapangan harus senantiasa dilaksanakan.
“Sebagai upaya dan langkah penanganan kemiskinan, di tahun 2022 ini kabupaten Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah (Damisda),” ungkapnya.
Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemiskinan tepat guna, tepat sasaran dan benar benar diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
“Upaya percepatan pengentasan kemiskinan maka dibutuhkan perencaan dan langkah aksi nyata dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Harapannya kedepan Damisda menjadi dasar dasar dalam perencanaan dan pengalokasian program. Berbagai inovasi dan terobosan serta kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Bojonegoro telah kita laksanakan dalam rangka untuk penanganan penanganan kemiskinan. (din)
